Dalam waktu dekat, negara- negara di kawasan Asia Tenggara akan memasuki fase baru dalam percaturan perekonomian global. Tepatnya pada 2015 nanti, ASEAN akan terintegrasi menjadi satu masyarakat ekonomi yang tergabung dalam ASEAN Economic Community (AEC). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-19 yang diselenggarakan di Bali tanggal 17 November 2011, para pemimpin negara-negara ASEAN telah merumuskan kesepakatan bersama berupa pencapaian ASEAN Community yang dimulai dengan penerapan ASEAN Economic Community pada 2015.

ASEAN economic community (AEC) tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara- negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (Free Trade Area) untuk mewujudkan sebuah single market. Tentunya ini membuat banyak peluang khususnya bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas produk- produknya maupun tenaga kerjanya yang profesional dalam memasuki tantangan ruang lingkup ASEAN community.

Keyakinan yang sering diutarakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kalau Indonesia bisa meningkatkan daya saing dan menjadi pemain utama dalam AEC ini bisa terwujud. Selain itu pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) sudah didepan mata. Hatta minta semua daerah potensial di Indonesia, segera mempersiapkan diri. Hal itu agar Indonesia tak tergerus dalam percaturan ekonomi regional atau bahkan global.

Hatta juga berpandangan, dalam menghadapi ASEAN Community pada 2015 mendatang, masalah pokok yang harus dipecahkan Indonesia adalah meningkatkan daya saing dengan smua negara Asia Tenggara. Tanpa adanya kemampuan daya saing, Indonesia dengan status negara terbesar di kawasan ini, jangan hanya menjadi objek ASEAN Community.

Meskipun waktu menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN tinggal tiga tahun lagi, tentu banyak pihak-pihak yang optimistis, menyatakan bahwa meskipun Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menyadari dan telah mengantisipasi bahwa 2015 tidak mungkin semuanya sempurna 100 persen. Sehingga, dalam rangka menuju AEC 2015, pihak-pihak yang bersangkutan tidak hanya berpikir bagaimana melangkah ke depan, melainkan juga mengonsolidasikan kekurangan-kekurangan apa yang terjadi selama ini.

Tentunya kita juga haruslah optimis dalam menyambut AEC 2015 tersebut, Indonesia sangatlah punya potensi dan modal yang kuat dalam menyukseskan program tersebut, karena dengan luasnya geografis negara kita, juga ditunjang dengan sumber daya alam yang sangat banyak dan juga sumber daya manusia yang mumpuni

Konsep utama dari AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Konsep tersebut diharapkan dapat membentuk kawasan ini lebih dinamis serta kompetitif dibanding kawasan lainnya melalui mekanisme dan pengukuran baru.

Dan pada akhirnya, dengan optimisme kita dan kesiapan seluruh elemen masyarakat Indonesia baik dari segi SDM dan SDA-nya dalam menyambut ASEAN Economic Community tahun 2015 dapat menjadikan rakyat Indonesia menjadi sejahtera, pertumbuhan ekonomi yang didorong dari sektor UMKM terus berkembang, dengan sendirinya perekonomian rakyat terus meningkat, sehingga pembangunan menjadi merata tidak terpusat di Pulau Jawa, dengan begitu tingkat kemiskinan bisa terus berkurang. Yang terpenting sekarang adalah semua daerah harus bersiap untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Indonesia sangatlah punya potensi dan modal yang kuat dalam menyukseskan program tersebut, karena dengan luasnya geografis negara kita, juga ditunjang dengan sumber daya alam yang sangat banyak dan juga sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga keyakinan kalau Indonesia bisa menjadi meningkatkan daya saing dan menjadi pemain utama dalam AEC ini bisa terwujud.

Kita tentu berharap, adanya AEC 2015 akan memicu tumbuhnya pengusaha-pengusaha yang bukan hanya mampu bersaing di panggung nasional, tetapi juga mampu bersaing di tataran global. Peluang emas saat ini terpampang di depan mata. Sangat sayang jika peluang emas tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia

Saat ini kota-kota besar di Indonesia semakin ramai padat kendaraan bermotor. Aktivitas manusia semakin beragam dan mereka membutuhkan kecepatan mobilitas. Transportasi memang merupakan faktor utama penunjang kegiatan bisnis. Tanpa transportasi tidak mungkin manusia mencapai tempat yang dituju. Karena itulah, bisnis transportasi sama pentingnya dengan bisnis makanan, karena tanpa transportasi maka segala kegiatan distribusi akan tersendat.

Bisnis transportasi merupakan bisnis yang potensial memberikan keuntungan. Bisnis ini terbagi-bagi berdasarkan jenis dan segmennya. Berdasarkan jenisnya, bisnis transportasi terdiri atas transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Peluang usaha transportasi yang dibahas di sini adalah usaha transportasi darat, karena permodalan dan manajemen usaha transportasi darat dapat dikembangkan mulai dari skala kecil.

Bisnis transportasi darat terbagi lagi atas 4 jenis, yaitu usaha transportasi privat, semi privat, semi umum, dan transportasi umum.

1. Transportasi privat contohnya usaha antar-jemput sekolah ataupun karyawan. Usaha transportasi antar-jemput semacam ini dapat dikendalikan sendiri dan memiliki tingkat kepastian usaha yang tinggi, karena konsumen jasa antar-jemput biasanya adalah para langganan yang membayar bulanan, seperti halnya usaha rental atau rumah kos-kosan. Dalam jangka waktu 1 bulan Anda sudah pasti mendapat pemasukan.

Dalam bisnis transportasi privat seperti ini, Anda harus mempunyai kenalan dengan instansi-instansi yang mau menyewa jasa Anda secara tetap, sebagai langganan. Misalnya, orang dalam perusahaan atau sekolah. Yang Anda jual adalah kepercayaan. Jika Anda sudah punya jaringan orang dalam, tentu Anda akan merasa mudah menjalaninya. Namun bagaimana jika tidak ada satupun yang merekomendasikan Anda? Jasa transportasi yang digunakan oleh suatu instansi biasanya adalah jasa transportasi yang sudah dikenal kompetensi dan tanggungjawabnya. Untuk memulai bisnis ini, kenalan orang dalam menjadi syarat mutlak.

2. Usaha transportasi berikutnya adalah transportasi yang sifatnya semi privat, yaitu usaha rental mobil. Pada usaha ini, mobil yang sedang disewa tidak bisa disewa orang lain. Tarif standar minimalnya sekarang ini adalah Rp500.000,- per hari. Tapi dalam menjalankan bisnis sewa mobil ini, Anda perlu pintar-pintar mengontrol kebijakan penggunaan mobil. Perjanjian rentalnya harus jelas dan harus hitam di atas putih untuk menghindari masalah misalnya mobil dibawa kabur oleh penyewa. Atau dengan cara lain, misalnya dengan menyewakan mobil satu paket beserta sopirnya.

3. Usaha transportasi yang ke tiga adalah transportasi semi umum. Yang dimaksud di sini adalah bisnis travel. Bisnis travel ada dua jenis, yaitu travelkonvensional dan travel point to point. Pada travel konvensional, penumpang dijemput di suatu tempat dan diantar sampai ke tempat tujuannya. Keunggulan bisnis travel jenis ini adalah dalam hal pelayanan. Penumpang yang tidak tahu lokasi tujuan, tidak perlu khawatir akan tersasar, karena sopirnya sudah terlatih. Pelanggan pun akan sampai di tempat tujuan dengan perjalanan sekali tempuh. Travel jenis ini biasanya untuk perjalanan antarkota atau antarpulau. Travel jenis ini biasanya ramai pada hari-hari libur, sedangkan penumpang pada hari kerja biasanya sedikit.

Bisnis travel selanjutnya adalah point to point. Travel jenis ini adalah travel yang menawarkan jasa antar penumpang dari satu tempat pemberhentian tertentu ke tempat pemberhentian lain di kota lain. Jasa travel jenis ini mempunyai keunggulan terutama dari segi ketepatan waktu. Penumpang atau konsumen jasa travel semacam ini biasanya warga komuter yang mobilitasnya mingguan, tapi ada juga yang menggunakan jasa ini setiap hari. Sasaran penumpang bisnis travel ini adalah karyawan dan mahasiswa/pelajar.

4. Bisnis transportasi selanjutnya adalah transportasi umum, berplat kuning. Bisnis transportasi kendaraan umum memiliki trayek tertentu yang harus mempunyai izin pemerintah. Kendaraan telah ditentukan untuk hanya dapat melewati jalan-jalan tertentu dengan tarif yang juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Bisnis seperti ini terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan dalam kota dan antarkota. Kendaraan bertrayek dalam kota hanya beroperasi di satu kota, sedangkan transportasi umum antarkota misalnya seperti bus antarkota antar propinsi (AKAP). Bisnis ini mempunyai keuntungan yang sangat sedikit karena tarifnya tidak bisa ditentukan sendiri. Selain itu masyarakat yang menggunakannya adalah masyarakat yang sangat sensitif terhadap kenaikan tarif. Di pihak lain, kenaikan tarif yang ditentukan pemerintah biasanya berhubungan langsung dengan kenaikan harga BBM. Namun kelebihannya bisnis ini biasanya bertahan dalam jangka waktu lama.

Nah, setelah Anda mengetahui jenis-jenis bisnis transportasi, sekarang giliran Anda menentukan pilihan. Satu hal yang harus diperhatikan dalam bisnis ini adalah bahwa kendaraan Anda harus senantiasa dirawat, dan perawatan kendaraan ini agaknya akan memakan biaya yang cukup tinggi dibanding biaya lainnya. Selain kendaraan, untuk memaksimalkan layanan Anda terhadap pelanggan, Anda juga harus merekrut supir-supir yang terlatih dan dapat dipercaya. (dari berbagai sumber)

Indonesia dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN[15]

Kebijakan Perdagangan Indonesia(2009-2014)

Indonesia dengan posisinya sebagai salah satu negara ASEAN yang berpotensi besar dalam keberhasilan Perdagangan Bebas Regional. Dinamika faktual domestik dalam menjalankan bisnis diIndonesia (Doing Business 2008, World Bank) seperti buruknya infrastruktur, ketidakefisienan birokrasi, keterbatasan akses pendanaan, inkonsistensi kebijakan, peraturan tenaga kerja yang restriktif[16] menjadikannya sebagai negara yang kompleks.

Krisis ekonomi global yang bermula di Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai tantangan dan kesulitan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun demikian, Perekonomian Indonesia menunjukan daya tahan yang cukup baik di dalam menghadapi imbas turbulensi ekonomi global. Pada paruh pertama 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen dan inflasi berhasil ditekan hingga dua digit.[17] Ancaman krisis ekonomi global tersebut pada dasarnya akan mendorong negara-negara untuk lebih memperhatikan kepentingan masing-masing negara. Selain itu munculnya kekuatan ekonomi baru Asia yaitu China dan India juga turut menjadi rival bagi negara-negara ASEAN dalam sektor ekonomi khusunya penarikan investasi dan strategi perdagangan. Indonesia dalam konteks ini berupaya memperbaiki dunia usaha dengan kebijakan pemerintah yang menyetujui agenda pro-bisnis, seperti reformasi undang-undang Pajak Penghasilan pada tahun 2009. Tindakan ini perlu dilakukan sebagai upaya kongkrit untuk memberi ruang bisnis lebih kondusif bagi pelaku bisnis di dalam negeri termasuk dengan tidak mempercepat liberalisasi perdagangan.

Secara terperinci maka berikut ini dijabarkan butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia yang dihasilkan pada Rapat Koordinasi Nasional KADIN 2008 dalam rangka pengembangan sektor perdagangan dan daya saing Indonesia di masa mendatang khususnya untuk tahun 2009-2014: pertama, meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam menghadapi peningkatan kompetisi di masa-masa mendatang. Kedua, keberpihakan pada kepentingan nasional. Ruang gerak bagi perusahaan nasional cenderung semakin sempit sejalan dengan peningkatan kompetisi dan semakin banyaknya pesaing global di pasar Indonesia. Ketiga, memperlambat laju liberalisasi perdagangan. Percepatan laju liberalisasi perdagangan pada beberapa dasawarsa terakhir telah membuat sebagian pelaku usaha dan produk Indonesia relatif terengah-engah untuk bersaing dengan kompetitor global. Perlu diberikan kesempatan selama periode tertentu bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya menghadapi ancaman krisis ekonomi global, untuk menata diri dan meningkatkan daya saingnya. Keempat, meningkatkan penggunaan produk indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah serta langkah bersama dunia usaha dan masyarakat terbukti efektif untuk meningkatkan penggunaan dan kegemaran pada produk Indonesia. Kelima, meningkatkan promosi ekspor terpadu. Diperlukan keterpaduan promosi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan maupun program. Keenam, meningkatkan kiprah ekspor UKM. Penyediaan fasilitas, program pelatihan dan pendanaan bagi usaha berskala kecil dan menengah perlu terus ditingkatkan, khususnya kiprah UKM dalam perdagangan internasional. Ketujuh, menata sistem perdagangan nasional. Perubahan peta kompetisi dan aturan main perdagangan dunia menuntut penataan menyeluruh atas sistem perdagangan Indonesia, termasuk di dalamnya menuntaskan RUU Perdagangan yang masih tertunda penyelesaiannya untuk memberi pedoman usaha perdagangan lebih jelas dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Kedelapan, Membangun Sinergi Peran perdagangan dalam perekonomian nasional semakin penting dan membutuhkan keterpaduan langkah dari segenap pihak terkait. Diperlukan sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan kontribusi perdagangan dalam pembangunan nasional.[18]

Indonesia dan Perdagangan Bebas ASEAN

Era globalisasi saat ini merupakan momentum yang strategis bagi bangsa Indonesia melakukan upaya untuk mensiasati perdagangan bebas dengan anti dumping dan kebijakan non tarif lainnya serta melaksanakan kebijakan tarif yang yang pro perusahaan skala UKM (Usaha Kecil Menengah) dan memperhatikan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.[19]

‘Nasionalisme dalam Perdagangan Bebas’ adalah tema yang diangkat pada Rakornas KADIN 2008. Memantapkan langkah Indonesia untuk semakin percaya diri dengan perdagangan bebas dan konsisten dengan nasionalisme. Butir-butir pemikiran sebagai arahan kerja perdaganganpun memuat hal ini. Indonesia berada pada barisan optimis bahwa mampu memanfaatkan peluang keuntungan perdagangan bebas dengan upaya empowerment produk domestik danencourage perusahaan Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik dan global. Dukungan atas orientasi Indoenesia dalam pengembangan perdagangan bebas ini tercantum dalam visi dan misi ASEAN Economic Communiuty dinas perdagangan republik indonesia yaitu :

Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para Pihak; Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah; Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para Pihak; dan Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-egara Anggota ASEAN yang baru, dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para Pihak.

Kepercayaan diri Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kerjasama ekonomi ASEAN tersebut didasrkan pada sejumlah potensi Indonesia yang dapat menunjang kepentingan ekonomi Indonesia. Diantaranya, dengan Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai negara kepulauan yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan potensial bagi produk-produk dalam dan luar negeri. Indonesia juga dikenal sebagai negara pengekspor berbagai bahan mentah, barang jadi maupun barang konsumsi ke mancanegara. Selain itu,faktor rentang geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, sehingga faktor distribusi dan perdagangan dalam negeri menjadi sangat penting, disamping itu aspek perdagangan internasional juga perlu mendapat perhatian utama sebagai penghasil devisa.

Memperhatikan keanggotaan Indonesia pada pasar bebas di ASEAN merupakan momentum yang tepat. Restrukturisasi arah dan kebijakan perekonomian dengan bertumpu pada pasar dalam negeri dan potensi sumber daya alam nasional untuk menjawab tantangan global dapat dijalankan. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk bangkit ke pentas perekonomian dunia sebagai salah satu negara yang layak untuk diperhitungkan.

Singapura dan ASEAN Free Trade Area[20]

Singapura merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang juga merupakan negara anggota ASEAN. Jika dilihat dari ukuran geografisnya, Singapura adalah negara yang kecil. Begitu pula dengan sumber daya alamnya, Singapura merupakan negara yang sangat minim sumber daya alam. Bahkan untuk pasokan air pun harus mengimpor dari Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, apabila diukur dari ekonominya, maka Singapura bukan merupakan negara yang dapat dipandang sebelah mata. Dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Singapura menjadi negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi.

Menyadari akan minimnya sumber daya alam yang dimiliki, Singapura memaksimalkan potensi pengelolaan perkonomiannya melalui perdagangan. Perekonomian singapura diarahkan untuk menguasai pasar luar negeri, menarik sebanyak mungkin investasi asing, dan mencetak tenaga trampil untuk untuk mendukung potensi pasarnya. Singapura memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2010 mencapai 9%, melesat jika dibandingkan dengan kontrak 2 % per tahun.[21]

Dalam menanggapi kesepakan ASEAN Free Trade Area, Singapura menjadi negara ASEAN yang paling siap menghadapi perdagangan bebas tersebut. Hal ini disebabkan karena perekonomian Singapura yang sangat tinggi. Selain itu juga, Singapura telah mempunyai 14 hubungan bilateral dan multilateral yang telah dituangkan dalam persetujuan dagang bersaing dengan negara-negara seperti Cina dan Norwegia.[22] Tidak hanya itu, dalam tantangan menghadapi pasar bebas ASEAN-Cina pun, Singapura lagi-lagi tidak memiliki kekhawatiran yang begitu besar seperti negara anggota ASEAN lainnya. Ketidakhawatiran ini lantaran volume ekspor Singapura lebih besar ketimbang ketergantungan mereka terhadap produk asal Cina.[23] Jadi tidak ada kekhawatiran dalam benak Singapura.

Free trade area sejatinya bukan merupakan hambatan bagi Singapura dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Free trade area justru merupakan peluang besar bagi Singapura, lihat saja betapa agresifnya Singapura menyetujui kesepakatan ini. Singapura sebagai zerro tariff country mendapatkan banyak keuntungan dengan adanya kesepakatan tersebut. Menurut Singapura, dengan adanya pasar bebas, maka negara-negara ASEAN akan membawa dampak positif dimana setiap negara mampu bersaing dengan maksimal dalam pasar bebas ini. Selain itu pasar bebas juga mampu mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN. Dan hal ini dapat terwujud apabila negara tersebut mampu bersaing dan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.Pasar bebas juga berdampak positif bagi konsumen. Konsumen akan semakin kritis untuk memilih suatu produk, sehingga produsen pun akan selalu melakukan peningkatan kualitas produknya. Dampaknya akan sangat positif bagi konsumen.

Pasar bebas menciptakan market creation di mana barang dan jasa yang tidak efisien dalam suatu pasar digantikan oleh barang dan jasa yang lebih efisien melalui mekanisme impor. Hal tersebut akan mendorong pelaku pasar domestik untuk bertindak efisien dalam berproduksi, sehingga mewujudkan daya saing produk melalui variabel harga dan variabel produk (kualitas) yang mampu bersaing dengan produk impor lainnya. Dari sudut pandang konsumen, pasar bebas menjanjikan keuntungan. Konsumen dapat menentukan pilihan dengan membeli barang yang murah dan berkualitas.

Singapura memandang dengan adanya Free trade ini negara-negara akan bersaing dengan maksimal. Negara-negara ASEAN yang mungkin selama ini belum mampu memainkan peranannya secara maksimal, maka dengan adanya Free trade ini diharapkan mampu maksimal. Selain itu juga mampu bercermin pada negara yang sudah mapan secara ekonomi. Karena memang pada dasarnya Free trade area lebih menguntungkan negara yang perekonomiannya telah mapan seperti Singapura. Dan hal ini tentunya dapat menjadi motivasi negara-negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya sehingga mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

Berbagai dampak positif tersebut menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi negara-negara ASEAN untuk menolak kesepakatan Free Trade Are, terlebih bagi Singapura yang secara persiapan lebih siap dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Posisi Indonesia dalam ASEAN Economic Community 2015 (VOE, edisi agustus)

ASEAN Economic Community (AEC) adalah salah satu dari 3 pilar konsep ASEAN Integration yang telah disetujui bersama oleh Kepala Negara dari 10 negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun 2003 yang dikukuhkan lewat Declaration of ASEAN Concord II atau yang dikenal dengan BALI Concord II. Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, factor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan .

Melalui terwujudnya AEC, yang utama posisi tawar ASEAN di perekonomian global menjadi lebih kuat. Kemudian kesempaatan lainnya yang melihat dari tujuan AEC yang dideklarasikan melalui Bali Concord II yaitu terciptanya wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dimana terjadi aliran bebas atas barang, jasa, investasi dan modal, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tahun 2020 .

Melalui free flow of investment, masalah ketidakseimbangan pendanaan di Negara-negara ASEAN diharapkan teratasi, dengan menguatnya posisi tawar ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi yang terintegrasi diharapkan investasi asing langsung (FDI) akan tersalurkan ke ASEAN dimana semua anggotanya dapat merasakan manfaat dana tersebut tidak hanya sebagian negara saja jika masing-masing bergerak sendiri mengatasnamakan negara masing-masing. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah Negara-negara berkembang dan tentunya Negara miskin di dalam ASEAN karena selama ini ASEAN dilihat dari sisi ekonomi terbagi seolah dalam beberapa kelompok 1)Negara yang mengalami “Significantly transformed economies” yang bisa disejajarkan dengan Negara maju yaitu Singapura, 2)Negara dengan “Emerging Economies” yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan VietNam, dan 3) Negara yang termasuk ke dalam “poorest nations” di dunia seperti Laos, Myanmar dan Kamboja .

Dalam hal merebut FDI yang masuk ke ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi terintegrasi nantinya, Indonesia harus mau dan mampu membenahi sistem hukum dan peraturan terkait penanaman modal asing dan factor-faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor. Faktor keamanan nasional dan jaminan akan iklim usaha dan perlindungan bagi dana investor yang masuk. Permasalahan yang masih muncul dalam penanaman FDI ke sejumlah Negara ASEAN adalah karena terkendala faktor national law yang lebih banyak melindungi investor lokal. Indonesia menghadapi dilema tentang hal ini, dimana dalam negeri menuntut lebih diberinya kesempatan investor dalam negeri atas nama nasionalisme sedangkan kebutuhan akan FDI dan komitmen akan AEC juga perlu dijalankan. UU penanaman Modal Asing di Indonesia masih dianggap belum “mengundang” bagi investor asing sedangkan di dalam negeri UU ini dianggap telah merugikan pelaku usaha nasional dan mengabaikan peran pemerintah dalam melindungi asset bangsa.

Dengan memanfaatkan aliran bebas dalam barang, tenaga kerja, modal yang diiringi dengan teknologi, melalui konsep AEC ini idealnya akan terjadi transfer keahlian dan teknologi dari ‘brand leader” di ASEAN kepada perusahaan lokal di Negara-negara anggota yang masih tertinggal di bidang perekonomian untuk memperbaiki budaya usaha dan meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi.

Tantangan dalam terwujudnya aliran bebas barang dan jasa dalam AEC adalah karena masih berlakunya tariff perdagangan antar Negara ASEAN meskipun 6 negara ASEAN termasuk Indonesia telah sepakat secara nyata mengurangi tariff perdagangan didalam ASEAN untuk sejumlah barang yang termasuk kedalam Inclusion List (IL) hingga menjadi maximum hanya 5%. Table berikut memuat daftar tariff perdagangan sejumlah Negara ASEAN untuk perdagangan intra-regional

Harapan dengan terwujudnya zero trade tariff di AEC adalah terbentuk pasar tunggal ASEAN yang potensial, hal ini akan sangat berguna seperti masa sekarang saat demand dari Amerika dan eropa sedang turun terhadap produk ekspor Negara Asia dan ASEAN seperti Indonesia. ASEAN memiliki keunggulan jika memang dapaat terbentuk sebuah single market yang kuat, karena ASEAN sebenarnya memiliki market fragmentation yang lebih luas daripada China .

Hal lain yang menjadi tantangan bagi aliran bebas barang adalah adanya ketidaksamaan kualitas barang produksi dan peraturan teknik di industry masing-masing Negara. Demi terwujudnya pemerataan kualitas produksi maka ASEAN coordinating Committee on Standards and Quality (ACCSQ) telah bekerja dalam memastikan bahwa Negara-negara di ASEAN mulai memperbaiki kualitas proses produksi dan hasil produksi agar setara dan dapat sama-sama bersaing dalam pasar global serta terjadi arus barang yang saling menguntungkan dalam pasar intra-regional ASEAN . Keuntungan bagi Indonesia adalah adanya standar kualitas di ASEAN membuat produsen local Indonesia menjadi terpacu untuk memperbaiki kualitas sehingga produknya lebih baik dan lebih berdaya saing keluar.

Tantangan bagi Indonesia dalam AEC diantaranya ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang mendukung, undang-undang dan tenaga kerja serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan bersaing head-to-head bersaing dengan negara lain dengan kondisi perekonomian yang lebih kuat dibanding Indonesia.

Kekhawatiran yang ditakutkan dari AEC adalah nantinya Indonesia akan banyak diserang oleh tenaga kerja-tenaga kerja asing yang lebih berkualitas, modal asing yang berlebihan sumbangannya bagi perekonomian atau masuknya produk-produk asing yang lebih murah dengan kualitas lebih baik sedangkan kondisi di dalam negeri tenaga kerja kita masih banyak yang bekum terdidik dan terlatih, usaha local lemah dipermodalan dan kualitas pengelolaan usaha dan produk dalam negeri kalah bersaing, sehingga akibatnya kita tidak akan bisa mewujudkan mimpi menjadi “tuan di negeri sendiri”.

Permasalahan yang juga kemudian muncul dari AEC ini adalah kemungkinan adanya national interest yang lebih diutamakan dalam proses penyatuan ini, sehingga akan ada pendahuluan kepentingan masing-masing Negara dibandingkan kepentingan bersama yang disepakati demi kemajuan komunitas.

ASEAN Economic Community 2015 dimana Indonesia berkomitmen penuh untuk mewujudkannya bersama dengan sejumlah Negara anggota ASEAN lainnya telah menyediakan konsep yang member kesempatan bagi semua anggotanya dalam mengambil benefit termasuk bagi Indonesia, yang diperlukan adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha mempersiapkan kualitas diri untuk dapat mengambil kesempatan tersebut dan bersaing dengan Negara tetangga di ASEAN sehingga ketakutan akan “kalah bersaing” di negeri sendiri akibat terbentuknya AEC tidak terjadi.